Jenis Jasa Keamanan Security di Indonesia Jasa Keamanan Security di Indonesia diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan atau secara singkat, Perkap Tahun 2006. Dalam Perkap Tahun 2006, perusahaan yang menyediakan jasa security disebut sebagai Badan Usaha Jasa Pengamanan BUJP. Dalam Pasal 1 ayat dua 2, BUJP sendiri didefinisikan sebagai “… perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas PT yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan, pelatihan/pendidikan keamanan, kawal uang/barang berharga, konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan, dan penyediaan satwa”. Lebih lanjut lagi Pasal 2 mengatur mengenai penggolongan BUJP sementara penjelasan dari masing-masing penggolongan tersebut diatur dalam Pasal 3, adapun penggolongan serta masing-masing penjelasannya adalah Usaha Jasa Konsultasi Keamanan Security Consultancy Perusahaan penyedia jasa security dapat menyediakan usaha jasa konsultasi atau security consultancy yang berarti perusahaan penyedia jasa security dapat memberikan jasa kepada client mereka dalam bentuk saran, pertimbangan atau pendapat dan membantu dalam pengelolaan tentang cara dan prosedur pengamanan suatu objek. Untuk dapat memberikan jasa konsultasi-pun tidak sembarangan. Perusahaan penyedia jasa security harus memiliki tenaga ahli atau orang yang karena latar belakang pendidikan/pengalamannya memiliki kemampuan dan keterampilan teknis/sistem pengamanan secara profesional. Contohnya, perusahaan penyedia jasa security memerlukan sertifikasi dari International Ship and Port Facility ISPS untuk dapat memberikan konsultasi terkait keamanan kapal dan pelabuhan. Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan Security Devices Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan atau security devices berarti sebuah perusahaan penyedia jasa security dapat memberikan jasa kepada client mereka yang berupa penerapan teknologi peralatan pengamanan dalam kaitannya dengan cara dan prosedur pengamanan suatu objek. Peralatan pengamanan yang akan dipasarkan juga harus memiliki surat rekomendasi uji coba sesuai dengan standarisasi yang dikeluarkan oleh Biro Penelitian dan Pengembangan Polri. Usaha Jasa Pendidikan dan Latihan Keamanan Security Training and Education Penggolongan berikutnya adalah usaha jasa pendidikan dan latihan keamanan atau security training and education. Dalam definisi golongan ini, sebuah perusahaan yang menyediakan jasa security dapat memberikan jasa kepada client mereka dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan guna menyiapkan, meningkatkan, dan memelihara kemampuan tenaga Satuan Pengamanan Satpam. Adapun tingkatan pelatihan satpam yang diizinkan untuk dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa security adalah Gada Pratama dan Gada Madya. Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga Valuable Security Transport Apakah Anda pernah melihat mesin ATM yang sedang “diisi ulang”? Jika pernah, Anda juga pasti akan melihat petugas yang membawa cartridge atau kotak uang untuk mengisi kembali uang di ATM dikawal oleh setidaknya satu orang personil. Jasa pengawalan tersebut dapat diberikan oleh sebuah perusahaan jasa security kepada client mereka dan masuk ke dalam golongan usaha jasa kawal angkut uang dan barang berharga atau valuable security transport. Namun sesuai dengan namanya, jasa ini tidak terbatas pada jasa pengawalan uang saja melainkan juga barang berharga yang merupakan segala macam barang dengan nilai tinggi dan sangat berarti sehingga memerlukan pengamanan secara khusus. Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan Guard Services Berikutnya terdapat golongan usaha jasa penyedia tenaga pengamanan atau guard services. Jasa inilah yang mungkin pada umumnya dianggap sebagai satu-satunya jasa yang dapat disediakan oleh sebuah perusahaan penyedia jasa security. Seperti yang sudah dianggap secara umum pula, perusahaan penyedia jasa security yang menyediakan jasa ini berarti dapat memberikan jasa yang berupa penyediaan tenaga Satuan Pengamanan satpam untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja client mereka. Tenaga satpam yang disediakan oleh perusahaan penyedia jasa security untuk client mereka, minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan dasar Gada Pratama. Usaha Jasa Penyediaan Satwa K9 Services Jika Anda pergi ke suatu tempat, misalnya bandara, dan melihat anjing pendeteksi dengan pawangnya yang umumnya berada di dekat metal detector, maka tempat tersebut telah menggunakan jasa sebuah perusahaan keamanan yang masuk ke dalam golongan keenam dan terakhir; Usaha jasa penyedia satwa atau K9 Services. Menurut definisi dari golongan ini, perusahaan penyedia jasa keamanan security dapat memberikan jasa yang berupa penyediaan satwa untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja client mereka.

› Ekonomi›OJK Dorong Lembaga Jasa... Otoritas Jasa Keuangan mendorong lembaga jasa keuangan memperkuat keamanan digital. Serangan siber dinilai menjadi salah satu risiko yang paling rentan terjadi sehingga bisa mengganggu aktivitas perekonomian. Oleh BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA 3 menit baca KURNIA YUNITA RAHAYUSejumlah pegawai BSSN mengikuti pelatihan simulasi keamanan siber menggunakan platform daring di Pusat Pengembangan SDM BSSN, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 16/3/2022. JAKARTA, KOMPAS — Maraknya serangan siber belakangan ini direspons Otoritas Jasa Keuangan dengan mendorong lembaga jasa keuangan untuk memperkuat keamanan digital. Pelaku jasa keuangan diminta menerapkan penilaian risiko siber, melaporkan serangan siber yang terjadi, serta menyusun panduan operasional tata kelola, sistem keamanan, dan pemulihan jika terjadi Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, fenomena serangan siber ini terus terjadi tak hanya di dalam negeri, tetapi juga pada lingkup global. OJK mendorong agar lembaga jasa keuangan terus memperkuat ketahanan dan keamanan sistem teknologi informasi digital. ”OJK sebagai otoritas akan terus mendorong peningkatan keamanan sistem teknologi informasi secara komprehensif seiring dengan potensi ancaman yang terus timbul,” ujar Dian, Selasa 6/6/2023.Ia menambahkan, saat ini peraturan mengenai keamanan digital bagi lembaga jasa keuangan sudah tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan Surat Edaran SE OJK No 29/2022 tentang Keamanan dan Ketahanan Siber Bagi Bank jasa keuangan, lanjut Dian, harus menerapkan penilaian risiko siber cyber risk assessment dan melaporkan insiden serangan siber yang terjadi. Selain itu, pengawas OJK juga akan menilai kapasitas kematangan digital digital maturity lembaga jasa keuangan. Setiap lembaga jasa keuangan juga perlu menyusun panduan operasional tata kelola, sistem keamanan, dan pemulihan bila terjadi Badan Siber dan Sandi Negara terkait potensi serangan siber dinilai membantu menangani kerentanan keamanan sistem elektronik di berbagai instansi Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, untuk mengantisipasi serangan siber, di internal OJK sendiri sudah dan terus meningkatkan kapasitas keamanan digital. Adapun yang dilakukan adalah membangun keamanan berlapis baik dari jaringan, sistem surat elektronik, aplikasi, basis data, maupun peladen server.”Pengamanan dan ketahanan digital kami sudah sesuai dengan standar praktik operasional, yakni ISO 27001 mengenai Ikon Standarisasi Manajemen Keamanan Informasi. Kami juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan digital secara berkala,” ujar dihubungi terpisah, Ketua Indonesia Cyber Security Forum ICSF Ardi Sutedja mengatakan, setiap hari memang terjadi serangan siber ke berbagai lembaga, termasuk lembaga jasa keuangan. Oleh karena itu, keamanan digital bagi lembaga jasa keuangan harus terus diperkuat dan itu, tiap lembaga jasa keuangan wajib menjaga data nasabah. Pada era digital saat ini, kepemilikan data begitu berharga, apalagi data pribadi nasabah yang semestinya laporan Forum Ekonomi Dunia World Economic Forum/WEF berjudul ”The Global Risk Report 2023”, serangan siber merupakan salah satu dari risiko yang paling rentan terjadi sehingga bisa mengganggu aktivitas perekonomian. Serangan siber berada di peringkat ke-8 risiko yang rentan terjadi dalam waktu dua tahun ke depan dan sepuluh tahun ke LAYAR UNGGAHAN AKUN TWITTER DARKTRACER_INTTangkapan layar unggahan akun Twitter darktracer_int yang menunjukkan klaim kelompok peretas Lockbit yang menyebut telah menyerang sistem PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang membuat layanan bank itu terganggu sejak Senin 8/5/2023. Kasus serangan siber teranyar yang sempat mencuri perhatian publik adalah dugaan serangan siber pada sistem layanan perbankan PT Bank Syariah Indonesia BSI Tbk. Perseroan itu diduga mengalami serangan ransomware yang mengganggu layanan selama empat hari sejak 8 Mei hingga 11 Mei 2023. Tak hanya itu, pihaknya juga diterpa kabar dugaan kebocoran data nasabah oleh kelompok ransomware Lockbit di dark web. Total data yang dibocorkan mencapai 1,5 terabyte serta mencakup data nasabah dan karyawan Perusahaan BSI Gunawan A Hartoyo menjelaskan, setelah gangguan layanan sejak 8 Mei 2023, BSI melakukan penelusuran dan menemukan indikasi adanya serangan siber. Pihaknya juga menegaskan data dan dana nasabah dalam kondisi aman.”Perseroan melakukan berbagai langkah penanganan sesuai protokol penanganan insiden siber yang berlaku, dilanjutkan dengan upaya pemulihan layanan kepada nasabah,” ujarnya, Rabu 17/5/2023.Baca juga Serangan Siber Masih Menjadi Ancaman EditorMUKHAMAD KURNIAWAN