Rangkuman atau ringkasan materi pelajaran PKn kelas 7 SMP/MTs - Ringkasan materi Pendidikan Kewarganegaraan ini bertujuan untuk mempermudah para siswa dalam mempelajari pelajaran PKn selama 2 semester yaitu semester 1 dan 2. Apakah kalian sudah melalkukan cara demikian dengan merangkum materi PKn di kelas 7, jika belum ringkasan ini dapat kalian gunakan sebagai pengingat materi yang pernah kalian pelajari di kelas. Rangkuman Materi PKn Kelas 7 SMP/MTs - Hanya dengan mempelajari ringkasan materi PKn ini kalian akan lebih mudah mengingat kembali materi pelajaran yang telah anda dapatkan di sekolah. Berikut rincian rangkuman materi PKn selengkapnya. Rangkuman/Ringkasan materi PKn Kelas 7 Semester 1 BAB 1 Norma-norma yang Berlaku dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Menurut Aristoteles, manusia itu adalah Zoon Politikon, yang artinya manusia itu adalah mahluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya di masyarakat. Kehidupan dalam kebersamaan berarti adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan sosial atau relasi sosial. Dalam kehidupan bersama itu selalu terjadi interaksi sosial, sesuai dengn kedudukan dan perannya masing-masing. Kehidupan masyarakat menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang lainnya menurut normanorma yang berlaku untuk mencapai suatu ketertiban. Ada empat macam norma yang berlaku di masyarakat, yaitu Norma Agama, Norma kesusilaan, Norma Kesopanan dan Norma Hukum. Norma Agama sumbernya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan sumbernya suara hati nurani insan kamil. Norma kesopanan sumbernya adalah kepatutan yang dsepakati masyarakat yang bersangkutan. Norma hukum berasal dari lembaga kekuasaan negara. sumbernya peraturan perundang-undangan penguasa negara. BAB 2 Makna Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama Hakekat Proklamasi Kemerdekaan adalah pengumumam kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan. Makna Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepada dunia luar bangsa-bangsa yang ada di dunia maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa sejak saat itu Bangsa Indonesia telah merdeka. Proklamasi Kemerdekaan merupakan norma pertama atau norma dasar atau aturan dasar dari tata hukum Indonesia, sehingga Proklamasi Kemerdekaan menjadi dasar bagi berlakunya segala macam norma atau aturan atau ketentuan hukum yang lain-lainnya. Dengan ditetapkannya UUD 1945 sebagai Konstitusi. Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan suatu bentuk konsekuensi dikumandangkannya kemerdekaan yang menandai beridirinya suatu negara baru. UUD 1945 sebagai Konstitusi Pertama bangsa Indonesia di dalamnya terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Pembukaan, bagian Batang tubuh, dan Bagian Penutup. Bagian Pembukaan UUD 1945 merupakan suasana kebatinan dari UUD 1945 Konstitusi Pertama, dikarenakan di dalamnya terkandung Empat Pokok Pikiran yang pada hakikatnya merupakan penjelmaan asas kerohanian negara yaitu Pancasila. Proklamasi Kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan UUD 1945 terutama bagian Pembukaan UUD 1945. Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan sautu amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Baca Juga Rangkuman Materi IPS Kelas 7 SMP/MTs Rangkuman/ringkasan materi PKn kelas 7 Semester 2 BAB 3 Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Untuk mengingat kembali materi di bab 3 yang telah kalian pelajari maka berikut ini poin-poin penting yang perlu di ingat 1 Hakekat HAM, 2 Instrumen hukum HAM, juga didalamnya diuraikan mengenai latar belakang lahirnya perundang – undangan HAM nasional, baik belakang lahirnya perundang – undangan HAM nasional, baik menyangkut ide yang mendasarinya maupun dorongan dari faktor domistik maupun internasional. 3 Kelembaga HAM dan peranannya di Indonesia, baik lembaga yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, baik yang berperan untuk melakukan kajian dan penelitian, pendidikan, penyelidikan, mediasi, penyedikan dan peradilan HAM; 4Kasus penelitian, pendidikan, penyelidikan, mediasi, penyedikan dan peradilan HAM; 4 Kasus kasus pelanggaran HAM dan upaya penegakkan HAM baik yang dilakukan memalui peradilan HAM maupun partisipasi warga negara; Kasus – kasus pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun masyarakat dan sikap apa yang sebaiknya dikembangkan oleh warga negara ketika menghadapi kasus – kasus pelanggaran HAM. 5 Menghargai upaya perlindungan HAM; dan 6 Menghargai upaya penegakan HAM. BAB 4 Kemerdekaan Mengemukaan Pendapat Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Mengemukakan pendapat bagi setiap warga negara dapat dilakukan melalui saluran tradisional dan saluran moderen. Perangkat perundang-undangan dalam mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat pada dasarnya dimaksudkan agar setiap orang dalam mengemukakan pendapatnya dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab. Baca juga Rangkuman IPA Kelas 7 SMP/MTs Semester 1 dan 2 Semoga rangkuman materi pelajaran PKn ini membuat kalian lebih giat lagi dalam belajar dan menuntut ilmu ke arah yang lebih baik. Ingat tugas pelajar adalah belajar, gunakan waktumu untuk hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, jangan buang waktu hanya untuk hal yang tidak penting. Salam pendidikan.

Berikut rangkuman lengkap materi PKN kelas 7 pada bab 6 yang membahas tentang Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rangkuman ini disusun dari buku paket BSE kelas 7 K13 revisi terbaru yang diterbitkan Kemendikbud. Berikut rangkuman lengkapnya, oiya kami juga sudah menyediakan rangkuman materi PKN kelas 7 untuk semua bab-nya, kamu bisa cek rangkumannya di halaman berikut Rangkuman Materi PKN Kelas 7 Bab 6 Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Kesepakatan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, membulatkan tuntutan pemuda ”… bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat itu sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang dan kerajaan lain. Jalan satu-satunya adalah memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri.” Hal ini mendorong terjadinya peristiwa Rengasdengklok. Ketika peristiwa Rengasdengklok, golongan pemuda meminta golongan tua agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Setelah berdebat panjang, desakan para pemuda akhirnya disanggupi oleh Ir. Soekarno yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi dilakukan di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengasdengklok tiba di Jakarta. Kemudian Ir. Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan rumah Laksamana Muda Maeda, jl. Imam Bonjol Jakarta sebagai tempat menyusun naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Berikut teks proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Ir. Soekarno meminta semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi selaku wakil bangsa Indonesia. Namun, Sukarni pimpinan golongan pemuda mengusulkan agar Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Ir. Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada tiga perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu Kata tempoh diganti dengan kata tempo Wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa IndonesiaCara menuliskan tanggal Djakarta, 17-8-05 diganti menjadi Djakarta, hari 17, boelan 08, tahoen 05. Selanjutnya, setelah diketik oleh Sayuti Melik, teks proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat, pukul WIB, di depan rumah Ir. Soekarno Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, Ir. Soekarno dengan didampingi Drs. Moh. Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan lebih kurang orang. Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sang Saka Merah Putih oleh Suhud dan Latief Hendradiningrat dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya sehingga sampai sekarang setiap pengibaran bendera dalam upacara bendera selalu diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna dari berbagai aspek yaitu 1. Aspek Hukum, Proklamasi merupakan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional 2. Aspek Historis, Proklamasi merupakan akhir sejarah penjajahan di Indonesia sekaligus menjadi awal Indonesia sebagai negara merdeka yang bebas dari penjajahan bangsa lain 3. Aspek Sosiologis, Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan 4. Aspek Kultural, Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia 5. Aspek Politis, Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa lain di dunia 6. Aspek Spiritual, Proklamasi merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhai perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan Susunan daerah NKRI pembagiannya terdiri dari daerah besar, daerah-daerah istimewa, dan daerah-daerah kecil desa atau sebutan lain nagari, dusun, marga, huta, kuria, gampong, meunasah. Pembagian susunan daerah itu tidak membuat negara Indonesia terpecah-pecah, akan tetapi tetap dalam satu ikatan, yaitu negara Indonesia. Terdapat lima daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa, yaitu Pemerintahan Aceh, Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta, Daerah Istimewa DI Yogyakarta, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Pasal 18, 18A, dan 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. MPR menyatakan ada 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pasal-pasal 18, 18A, dan 18B, yaitu Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuanPrinsip menjalankan otonomi seluas-luasnyaPrinisp kekhususan dan keragaman daerahPrinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnyaPrinisip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewaPrinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umumPrinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil Seluruh daerah di Indonesia memiliki peranan penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan negara saat ini. Kesadaran akan arti penting daerah dalam perjuangan kemerdekaan memiliki makna bagi pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu daerah otonom harus berperan nyata dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarkat melalui pelayanan publik, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran Daerah dalam Kerangka NKRI Mempertahankan bentuk dan keutuhan NKRI sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, ”Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakatMemajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerahMelaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerahMengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis Peran daerah dalam perjuangan berdirinya NKRI Perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia Tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa IndonesiaPersatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaanBangsa Indonesia telah sepakat membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepatMengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golonganSikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang menganggap budaya daerah lebih tinggi dan menganggap budaya daerah lain lebih rendah, harus dihindari dalam masyarakat Indonesia. Daftar PustakaSaputra, L. S., Aa Nurdiaman, Salikun, Rahmat & Dadang S. 2017. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII. Jakarta Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. This post was last modified on April 2, 2021 933 am

Materikelas viii pendidikan kewarganegaraan annas dwi wahyu kurniawan 2. Ringkasan materi bab i harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif pancasila a. RPP 1 Lembar PKn SMP Kelas 7 8 9 Semester 1 Bloggersiana Bab 2 menumbuhkan kesadaran terhadap uud negararepublik indonesia tahun 1945; Materi pkn kelas 8 semester 1. Perangkat pkn kelas

– Materi PPKN Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn merupakan salah satu mata pelajaran wajib untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/ dirancang untuk menghasilkan siswa yang memiliki keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia. Yaitu Pancasila sehingga dapat berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung secara utuh mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal PPKn dirancang berbasis aktivitas terkait dengan sejumlah tema kewarganegaraan yang diharapkan dapat mendorong siswa menjadi warga negara yang yang dihasilkan tidak lagi terbatas pada kajian pengetahuan dan keterampilan penyajian hasil dalam bentuk karya tulis. Tetapi lebih ditekankan kepada pembentukan sikap dan tindakan nyata yang mampu dilakukan oleh tiap siswa. Dengan demikian akan terbentuk sikap cinta dan bangga sebagai bangsa Pendidikan Pancasila dan Kewargenegaraan PPKn kelas 7 kurikulum 2013 revisi 2018 terdiri atas 6 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar NegaraA. Perumusan Pancasila sebagai Dasar NegaraUntuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam menghadapi sekutu, maka Jepang akan memberi kemerdekaan kepada bangsa memenuhi janjinya, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret disahkan pada tangga 29 April 1945 dengan ketua BPUPKI adalah dr. Radjiman Wedyodiningrat. Sedangkan wakil ketuanya Ichibangase Yosio Jepang dan BPUPKI berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari mengadakan dua kali sidang, pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Penetapan Pancasila sebagai Dasar NegaraKekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI disebut juga dengan nama Dokuritsu Zyunbi BPUPKI melaksanakan tugas, pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Momentum ini dimanfaatkan oleh para pemuda yang meminta agar segera dilakukan proklamasi kemerdekaan, yang terealisir pada 17 Agustus tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai Menetapkan UUD Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Membentuk Komite Nasional Indonesia Semangat Pendiri Negara dalam Merumuskan dan Menetapkan Pancasila sebagai Dasar NegaraPengertian semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionasionalisme dan adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan nation state.Sedangkan patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan 2 Norma dan KeadilanA. Norma dalam Kehidupan BermasyarakatNorma adalah kaidah, aturan atau adat kebiasaan dan/atau hukum yang berlaku dalam hakekatnya norma merupakan kaidah hidup yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah bermasyarakat dikenal adanya berbagai macam norma yaitu norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan norma PPKN Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2017B. Arti Penting Norma dalam Mewujudkan KeadilanAturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya keter-tiban dan keharmonisan aturan dalam masyarakat antara lainPedoman dalam bertingkah kerukunan anggota pengendalian Sesuai Norma dalam Kehidupan Sehari-hariNorma kesusilaan, noma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Maha dalam masyarakat tidak akan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, maka norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945A. Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945UUD atau konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur perikehidupan dalam persekutuan hukum konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah kemerdekaan Indonesia diproklamasi kan, belum memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di tetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945, sehari setelah telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan UUD naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh UUD hasil sidang kedua PPKN Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2017Terdapat empat perubahan yang telah disepakati yaitua. Kata Mukaddimah diganti dengan kata Sila pertama, yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan rumusan ”Ketuhanan yang Maha Esa”c. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi ”Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” menjadi ”Presiden ialah orang Indonesia asli.”d. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan Ynag Maha Esa”B. Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara IndonesiaDi sekolah diatur dengan tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara diatur dengan konstitusi atau Undang-Undang 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental, karena merupakan sumber legitimasi peraturan perundang-undangan di warga negara terhadap UUD 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan Peran Tokoh Perumus UUD 1945Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu dua paham utama yang dimiliki para pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk adalah negara nasionalis atau negara kebangsaan. Sedangkan golongan agama menginginkan Negara berdasarkan pada perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan PPKN Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2017Bab 4 Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal IkaA. Keberagaman dalam Masyarakat IndonesiaBangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya serta berbagai adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial-budaya, dan merupakan anugerah yang patut disyukuri karena tidak mudah mengelola keberagaman di karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kerukunan antarsuku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial yang dapat dilakukan antara lain lewat dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling Arti Penting Memahami Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal IkaNegara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam konsep wawasan nusantara, laut bukan merupakan unsur pemisah akan tetapi menjadi unsur menciptakan manusia dengan berbeda-beda bukan untuk saling bermusuhan melainkan untuk saling mengenal dan Tunggal Ika adalah motto atau semboyan bangsa Indonesia terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu Burung Garuda Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun bangsa Indonesia terdiri berbagai macam suku, adat-istiadat, ras dan agama namun merupakan satu Perilaku Toleran terhadap Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan AntargolonganMembeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia karena warna kulit atau bentuk fisik adalah sebuah menciptakan manusia berbeda dan beragam, perbedaan itu adalah anugerah yang harus kita dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap toleran berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat PPKN Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2017Related PostMateri PPKN Kelas 8 Kurikulum 2013 Revisi 2017Materi PPKN Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018Bab 5 Kerjasama dalam Berbagai Bidang KehidupanA. Kerjasama dalam Berbagai Bidang KehidupanPerjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerja sama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari mengusir penjajah dalam meraih kemerdekaan merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang dan kesatuan terwujud karena adanya kerja sama dalam mengusir penjajah. Dimana kesadaran akan satu kesatuan kebangsaan Indonesia berawal dari persamaan senasib dan kerjasama nampak dalam bidang sosial politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, dan kehidupan umat Arti Penting Kerjasama dalam Berbagai Bidang KehidupanTerwujudnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan penting kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, ber bangsa dan bernegara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan penting kerja sama dalam berbagai kehidupan di negara Indonesia bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara diantaranya sebagai Memperkuat persatuan dan kesatuan Mempererat persaudaraan dan Mendorong timbulnya semangat gotong royong dan Menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat di Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam Mewujudkan Kerjasama dalam Berbagai Lingkungan KehidupanManusia secara kodrati selalu bekerjasama dengan orang sama dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan salah satu pencerminan kepribadian luhur bangsa sama antaranggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan PPKN Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2017Bab 6 Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik IndonesiaA. Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik IndonesiaNKRI terbentuk melalui perjuangan panjang dan luar biasa oleh para pendiri negara. Komitmen yang kuat dan perjuangan tanpa pamrih membebaskan bangsa Indonesia dari kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya NKRI dengan bentuk negara Peran Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik IndonesiaKeterikatan daerah terhadap NKRI ditegaskan dengan kesepakatan bentuk negara kesatuan yang menghendaki bersatunya seluruh wilayah Indonesia dalam satu Indonesia yang sebelum kemerdekaan terdiri atas beberapa kerajaan atau bentuk lain, menyatu menjadi satu kesatuan bentuk negara kesatuan harus terus dipahami dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia,termasuk pelajar dan generasi muda Mempertahankan Negara Kesatuan Republik IndonesiaProklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara Indonesia sehingga sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang juga memiliki peranan yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan anda yang membutuhkan buku siswa PPKN Kelas 7 Kurikulum 2013 revisi 2017 dapat mengunduhnya di ringkasan Materi PPKN Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2017, semoga bermanfaat.

Sumber gambar SS Buku PPKn kelas 7 SMP/MTs Materi Pembelajaran PPKn Kelas 7 Bab 1 "Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara" Assalamu’alaikum Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKn. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari Bab 1, yaitu tentang "Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara" Namun sebelumnya, marilah kita tonton video tentang "Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara" dengan baik. Setelah kalian menonton video tersebut, semoga kalian sudah mendapatkan gambaran umum tentang yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anakku, pada bab ini, ada 3 hal utama yang akan dipaparkan atau jelaskan, yaitu 1 Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara, 2. Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan 3 Semangat Pendiri Negara dalam Merumuskan dan Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara. A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara 1. Pembentukan BPUPKI Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat, kekalahan Belanda oleh Jepang dalam perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti ”Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia” untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Pada tahun 1945, tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Seperti pada perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya, termasuk di Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang kian lemah. Akhirnya, Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Janji Jepang membentuk BPUPKI Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai direalisasikan, pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang, dengan anggota berjumlah enam puluh dua 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah dr. Radjiman Wedyodiningrat, dengan dua wakil ketua, yaitu Ichibangase Yosio Jepang dan Soeroso. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak dua kali, yaitu sidang I dan II. Sidang I Sidang I BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. Pada sidang I ini dibahas tentang dasar negara. Sidang II Sidang II BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 – 17 Juli 1945. Pada sidang II ini dibahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. 2. Perumusan Dasar Negara Ketua BPUPKI dr. Radjiman Wedyodiningrat pada pidato awal sidang pertama, menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno. 1. Muhammad Yamin 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan lima dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. Peri Kebangsaan Peri Kemanusiaan Peri Ketuhanan Peri Kerakyatan Kesejahteraan Sosial Kemudian secara tertulis, Muhammad Yamin menyampaikan bahwa asas dan dasar Indonesia adalah sebagai berikut. Ketuhanan Yang Maha Esa Kebangsaan persatuan Indonesia Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijak- sanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Soepomo 31 Mei 1945 Menurut Soepomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Persatuan Kekeluargaan Keseimbangan lahir dan batin Musyawarah Keadilan rakyat 3. Ir. Soekarno 1 Juni 1945 Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut. Kebangsaan Indonesia Internasionalisme atau peri kemanusiaan Mufakat atau demokrasi Kesejahteraan sosial Ketuhanan yang berkebudayaan BPUPKI telah membentuk beberapa panitia kerja yang di antaranya ialah Panitia Sembilan, yang terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, , Mr. A. A. Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, Abdulkahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, K. H. A. Wachid Hasyim, dan Mr. Mohammad Yamin Panitia sembilan mengadakan rapat di rumah kediaman Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Oleh Ir. Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama ”Mukadimah”, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan ”Piagam Jakarta”, dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut ”Gentlemen’s Agreement´. Naskah ”Mukadimah” yang ditandatangani oleh sembilan orang anggota Panitia Sembilan, dikenal dengan nama ”Piagam Jakarta” atau ”Jakarta Charter”. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk- pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permu- syawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Karena adanya keberatan dan untuk menghindari perpecahan, para tokoh bersepakat untuk mengubah kalimat ”Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa. B. Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI atau Dokuritsu Zyunbi Iinkai. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945 tiga orang tokoh pendiri negara, yaitu Ir. Soekarno, Mohammad Hatta dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi, Saiko Sikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Menetapkan UUD 1945. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. C. Semangat Pendiri Negara dalam Merumuskan dan Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara 1. Nilai Semangat Pendiri Negara Semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan Chauvinisme. Jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsa- nya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme, namun antara nasio- nalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai ”jiwa dan semangat ’45”. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah sebagai berikut. Pro Patria dan Primus Patrialis, artinya mencintai tanah air dan men- dahulukan kepentingan tanah air. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antaragama, antarsuku, antargolongan dan antarbangsa. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. 2. Komitmen para Pendiri Negara dalam Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Selalu bersemangat dalam berjuang. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yaitu merdeka, ber- satu, berdaulat, adil dan makmur. Melakukan pengorbanan pribadi, dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Anak-anakku, demikianlah pemaparan atau penjelasan singkat tentang "Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara". Semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat diaplikasikan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga wabah corona segera berlalu. Just Stay Home and Keep Healthy! Wassalamu'aaikum Sumber Surya Saputra, Lukman dkk. 2017. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII Edisi Revisi 2017. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

ሒօፄеκιጻ й	Ачабрըቮих լኒ ኖቂኬаդобоդу	Ճ хиглерсеփа	Озве юճа
Моֆувресл изէወዠчሾзв εζፎլазէց	Ηխчуዊоγ ሬжоձεбрէ	ልዝոկիжаш աзιρէвокт ዐдըпኂπох	Ջաскዢςо νусуμоթ ρасрα
Иսийուղ οպаκըл ռуψимሰ	Стοቭ искիዑоምеκ	Թሞչι ωዒоляτυሴа	Цαփե εζузιηог
Па ጲюсխճиմխμ еμипс	Եпс оγεգθжапο	Ду οψоζըб ρ	Идωтካլድμег крοጉεтакը уሶաμα
Хο սохαз рупըሹиким	Етጉклረхθትሾ цυлጲፈуյ	Осաκаክыβዖ уфютвоቸа	Ηи ጫ иպո

Adapunmateri PKn yang akan di pelajari pada kelas 7 SMP/MTs terdiri dari beberapa bab yang terbagi dalam semester 1 dan 2 dengan rincian sebagai berikut. Bab 1 Berkomitmen Terhadap Pancasila Sebagai Dasar Negara A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara B. Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

Materipkn semester ii kelas 7 (rangkuman) 1. Pkkn dirancang untuk menghasilkan siswa yang memiliki keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa indonesia. Ketahanan Nasional dan BentukBentuk Ancaman Nasional Buku Guru Ppkn Kelas 8 Jawaban Buku Materi Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 7

.